Demokrasi memiliki berbagai makna.
Dalam dunia modern ini penggunaannya mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi
dalam urusan-urusan politik merupakan hak rakyat. Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-keputusan tertinggi dalam urusan-urusan politik
merupakan hak rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijaksanaan di belakang
keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat
berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang
berada dalam posisi diperintah.[1]
Demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana anggotanya
dipandang sama antara satu dan lainnya dari segi politik. Sama-sama berdaulat
baik secara langsung seperti pada awal munculnya di Athena, Yunani, maupun
melalui perwakilan yang dipilih secara bebas lewat pemilu.[2]
Paling tidak ada tiga model demokrasi yaitu, demokrasi formal,
permikaan dan substantive. Demokrasi formal ditandai dengan pemilihan umum yang
teratur, bebas, adil, dan kompetitif. Biasanya ditandai dengan tidak
digunakannya paksaan secara berlebihan oleh Negara terhadap masyarakat, secara
teorotis lewat pertanggungjawaban pemerintah terhadap yang diperintah (warga
Negara) melalui kotak suara, dan dilekatkannya rule of law. Ada kebebasan sipil
dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum.[3]
Inti demokrasi formal adalah bahwa ada aturan dan ketentuan yang
bermakna untuk menentukan perilaku dan kandungan dari pemilihan umum, sementara
pemerintah harus mengaturnya dengan memperhatikan proses hukumnya. Dengan
demikian, terutama sekali demokrasi formal meliputi ide tentang pilihan,
sehingga pemerintah yang tidak popular dapat tersingkir karena keputusan
masyarakatm dalam pemilihan umum yang teratur.[4]
Demokrasi “permukaan” merupakan demokrasi yang umum. Tampak luarnya
memang demokrasi tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi.
Demokrasi permukaan umum di timur tengah. Misalnya, Presiden Saddam Hussein
(Irak), Haffes Al Asad (Syria), dan Hosni Mubarak (Mesir). Dimana rezim
penguasa tidak memiliki keinginan demokrasi yang sebenarnya.[5]
Sedangkan demokrasi substantive memperluas ide demokrasi diluar
mekanisme formal, ia mengintensifkan konsep dengan memasukkan penekanan pada
kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum public yang dipilih dan
dengan partisipasi kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi dimana semua
warga Negara mempunyai akses yang mudah pada proses pemerintahan dan suara di
dalam pengambilan keputusan secara kolektif.terdapat saluran yang efektif atas
pertanggungjawaban para pejabat Negara. Demokrasi substantive menaruh perhatian
pada berkembangnya kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi
manusia atau partisipasi murni dalam pemerintahan oleh mayoritas warga Negara.[6]
Di zaman sekarang, beberapa Negara yang mayoritas penduduknya
muslim menganut system demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Namun
demokrasi, pengaruh islam dalam pemerintahan masih begitu nampak dengan
banyaknya perundang-undangan yang berbasis pada syariat. Demokrasi tidak
dijalankan secara sekuler seperti di Negara-negara barat, melainkan demokrasi
yang mendapat pengaruh islam.[7]
Demokrasi masih menjadi persoalan kontroversi. Ada tiga aliran
pemikiran mengenai ini, ada aliran yang menerima sepenuhnya, yang menolak dan
yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi di pihak lain mengakui adanya
perbedaan. Bagi kalangan yang menerima sepenuhnya, demokrasi dianggap bukan
sebagai suatu problem yang harus dipermasalahkan. Dalam hal ini Yusuf
Al-Qardhawi, sorang yang dikenal tokoh ikhwan al-muslimin.menurutnya ,
menurutnya substansi demokrasi sejalan dengan islam, karena al-Qur’an dan
demokrasi sama-sama menolak diktarorisme.[8]
Menyikapi tiga aliran pemikiran diatas dalam melihat islam
(Al-Quran –Hadits), hubungannya yang pertama harus kita selesaikan adalah
pemikiran yang menolaknya karena keyakinan bahwa dalam islam hanya tuhanlah
yang berkuasa mutlak (QS Ali Imran :26). Sesungguhnya ayt itu tidaklah berarti
demikian, mengingat pada diri manusia terdapat kekuasaan temporal yang
diberikan tuhan seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah di Muka bumi (QS
Al Baqarah: 30) dan sejumlah ayat-ayat tentang free will (QS AL Kahfi:29 dan Ar
Ra’du :11). Lagi pula landasan yang sering kali dijadikan rujukan adalah ayat
bahwa Al Quran telah memuat segala hal (QS An Nahl:89), yang dalam
penafsirannya terjadi kekeliruan. Padahal yang dimaksud dalam surat an nahl
ayat 89 adalah alquaran memuat segala aspek etik saja, mengingat al quran dalam
aspek social hanya membicarakan prinsip-prinsipnya. Yakni keadilan, syura
(musyawarah), musawah (persamaan). Begitu juga soal kebebasan. Kebebasan
mengkritik misalnya sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahyi mungkar (QS Ali
Imran :104). Karena itu, dalam masyarakat muslim,demokrasi akan berjalan sesuai
dengan etika dan prinsip-prinsip islam.[9]
Ada tujuh faktor yang mendorong apakah suatu Negara akan memakai
Demokrasi atau nasionalisme yang kokoh, yaitu sebagai berikut:
a.
Faktor Sifat
dan bentuk Negara
Negara
federal cenderung untuk melaksanakan asas Demokrasi sedangkan Negara kesatuan
lebih baik melaksanakan nasionalisme dalam menjaga persatuan dan kesatuannya.
b.
Faktor rezim
dan berkuasa dalam suatu Negara adalah rezim yang otoriter maka dia cenderung melaksanakan
nasionalisme, sebaliknya bila rezim yang berkuasa adalah yang memakai paham
demokrasi maka cenderung dilaksanakan desentralisasi.
c.
Faktor Geografis
Negara
kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efesiensi kerja pemerintahan
biasanya melaksanakan demokrasi, sebaliknya Negara continental mudah mengatur
dengan nasionalisme yang sentralistik.
d.
Faktor warga
Negara
Negara
yang homogeny penduduknya cenderung untuk melaksanakan nasionalisme yang
berlebihan, sedangkan yang heterogen melaksanakan demokrasi sepanjang tidak
mengkhawatirkan.
e.
Faktor sejarah
Negara
yang sering terjadi pemberontakan diimbangi dengan adanya nasionalisme yang
berlebihan begitu juga Negara yang sering melakukan peperangan, tetapi Negara
yang sejak masa silam terkenal banyak protes akan dilaksanakan demokrasi.
f.
Faktor efesiensi
dan efektivitas
Untuk
memperoleh efisiensi dilaksanakan demokrasi yaitu pemberian otonomi yang
luaslebih efesien waktu dan tenaga, sedangkan untuk mencapai efektivitas
dilaksanakan sentralisasi yang nasionalisme, misalnya untuk keperluan politik
dan emkonomi.
g.
Faktor politik
Bila
kehendak menciptakan wadah bagi masyarakat maka dilaksanakan demokrasi, tetapi
bila kebijaksanaan pemerintah di bidang politik atau dengan alasan ekonomi
bertujuan untuk melajukan pembangunan atau membentuk kekuatan fisik (strategi
militer) dilaksanakan nasionalisme.[10]
Pada umumnya, baik yang mendukung maupun yang mengkritik sepakat
bahwa “pemerintah oleh rakyat” dalam arti yang sesungguhnya oleh rakyat tidak
pernah ada dan sepertinya tidak akan pernah ada. Adalah mustahil bagi setiap
rezim demokrasi, karena akan selalu terganjal oleh kriteria yang berasal dari
arti kata itu sendiri. Moral yang tinggi dan keuntungan-keuntungan yang
disebutkan guna menjustifikasi pemerintahan demokratis tidak diragukan
memerlukan “demokrasi dengan partisipasi”, yang mendelegasikan
keputusan-keputusan kepada warga penduduk. Jadi, dalam suatu pertemuan atau selama
pemilihan, rakyat dapat mengeksperesikan opini-opini mereka. Oleh karena itu,
bangsa yunani bersemangat mendukung “democrasi majelis” (assembly
democracy).demokrasi majelis memberikan kesempatan-kesempatan kepada penduduk
untuk terlibat dalam proses memerintah diri sendiri. Konsep demokrasi yang
orisinil ini, yang dituangkan dalam Negara kota di Yunani, mungkin adalah yang
paling sesuai dengan sesungguhnya. Akan tetapi demokrasi modern dalam
Negara-negara nasional terbentuk pada sekala yang lebih besar dari sebelumnya.
Konsekuensinya , teori-teori modern tentang demokrasi, meskipun dikatakan
efesien dalam mengatasi problem-problem dari masyarakat berskala besar,
secara efektif mengurangi partisipasi
politik dari masyarakat. [11]
Di Indonesia sendiri, respons kelompok-kelompok islam terhadap
demokrasi sangat beraneka ragam. Hubungan anatara islam dan demokrasi dalam
sejarahnya mengalami pasang-surut. Keterlibatan kekuatan politik islam, dalam
bentuknya sebagai partai-partai islam pada pemilu 1995 masa demokrasi liberal,
telah cukup menunjukkan bahwa elit-elit islam dalam sejarahnya pernah
memberikan sikap yang apresiatif terhadap demokrasi. Meskipun terdapat berbagai
variasi dalam memahami dan merespons gagasan demokrasi dikalangan umat islam
sepanjang tahun 1950-an, tetapi umumnya melihat demokrasi dapat dijadikan
sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama umat islam.[12]
Selanjutnya setelah dunia islam mengalami kolonialisme barat, dunia
islampun mengenal demokrasi seperti yang dikenal dewasa ini. Secara formal,
paling tidak dari 30 negara islam 20 berbentuk republic, meskipun dalam
praktiknya despotis, kecuali turki dan Indonesia periode reformasi yang dinilai
beberapa pengamat Barat telah masuk kategori demokratis. Akan tetapi,dari
laporan the ekonomis, 3 februari 1990, seperti yang dikutip riza sihbudi, dari
17 negara Arab, Lima Negara menerapkan system semi demokrasi sekuler, yaitu
Aljazair, Mesir, Maroko, Yordania, dan Tunisia. Di Negara-negara itu ada
partisipasi dan partai politik, meskipun sedikit, ada pemilu dan oposisi
(diwakili kelompok HAM dalam Islam) kendati masih dibawah control rezim yang
berkuasa. Disana memang pemilu dan partisipasi politik belum menjadi bagian
integral dari proses suksesi kepemimpinan. Ironisnya, bahkan tidak ada satu
pemimpin pun di dunia Arab di era 1990-an itu yang meraih kekuasaan lewat
pemilu yang relative bebas. Hanya ada dua alternative memilih kekuasaan; kudeta
atau pewarisan. Lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa walaupun mayoritas
besar penduduk Arab beragama Islam , namun partai-partai yang membawa bendera
islam, seperti ikhwan al-muslimin, sama sekali tidak diberi tempat oleh
rezim kecuali di era 2010-an seperti terjadi di Mesir dan juga di Yordania pada
era sebelumnya. Tampaknya motto “islam yes partai islam No” yang dianut
Indonesia masa orde baru, dianut juga oleh Arab. Berbeda dengan Negara-negara
tersebut adalah Negara Iran atau Pakistan yang menganut system kenegaraan
neo-islam atau dalam bahasa mududi Teo-Demokrasi.[13]
Apa yang bisa kita simpulkan dari paparan tersebut sebagai kata
penutup adalah bahwa penolakan terhadap demokrasi di dunia islam sumbernya
adalah kesalahpahaman terhadap konsep demokrasi barat secara utuh. Perbedaan
interpretasi terhadap ayat-ayat Al Quran yang menjelasakan konsep mayoritas;
konsep monolitik demokrasi di mana bagi umumnya para pemimpin Barat, diluar
demokrasi liberal Barat adalah keliru; dan terutama sekali pemahaman harfiah
terhadap keharusan pemberlakuan hukum Islam, khususnya pidana. Mengingat yang
disebut terakhir sebagai faktor utama, maka bisa dikatakan penolakan terhadap
demokrasi bagi kelompok yang menolak sekalipun, sesungguhnya lebih sebagain
penolakan pada sisi sekularitas demokrasi. Meski begitu, secara umum, baik
secara konseptual (Al Quran-Hadis) maupun besaran praktik politik islam
kaitannya dengan demokrasi merupakan suatu sintesis yang viable atau
compatible. Paling tidak demokrasi dengan konsep dan sejarah politik islam
lebih banyak sesuainya daripada tidaknya. Karena itu, memandang hubungan islam dan
demokrasi akan menyesatkan jika lewat paradigm monolitik. Memandang hubungan
islam dan demokrasi agaknya harus dilakukan lewat cara pandang polyinterpretable.[14]
[1]
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008. Hlm 216
[2]
Prof. Dr. Sukron Kamil, M.A. Pemikiran Politik Islam Tematik. Jakarta: Kencana.
2013. Hlm 85
[3] Mujar
Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.
Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008. Hlm 216-217
[4]
Ibid, hlm 217
[5]
ibid
[6]
Ibid, hlm 218
[7]
ibid
[8]
Prof. Dr. Sukron Kamil, M.A. Pemikiran Politik Islam Tematik. Jakarta: Kencana.
2013. Hlm 91-92
[9]
Ibid, 105-107
[10]
Dr. H. Inu Syafiie, M.Si. Ilm u Politik. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Hlm 130
[11]
Ahmed Vaezi, Agama Politik Nalar Politik Islam. Jakarta: Citra. 2006. Hlm
196-197
[12] M
Zaki Mubarak. Genealogi Islam Radikal Di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia. 2007. Hlm 263
[13]
Prof. Dr. Sukron Kamil, M.A. Pemikiran Politik Islam Tematik. Jakarta: Kencana.
2013. Hlm 119-120
[14]
Ibid. hlm 123
0 comments:
Post a Comment